Rabu (25/03) Dengan thema Mengedepankan Peran Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Tokoh Masyarakat dalam menegakkan Hukum dengan Kearifan Lokal Perpolisian Masyarakat (Polmas) menuju "RESTORATIVE JUSTICE" Pelatihan Pengukuhan Pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di Gedung Satya Praja Kab. Sukoharjo dibuka oleh Bupati Sukoharjo. Bp. H. Wardoyo Wijaya, SH.MH. Kegiatan
tersebut juga dihadiri oleh Muspika, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua
FKPM se Kab. Sukoharjo dan Satpol PP Kab. Sukoharjo.
Dalam sambutannya Bupati Sukoharjo menyampaikan dengan bersatunya aparat keamanan baik TNI maupun Polri dan Pemerintah Daerah, Insya Allah akan dapat menjamin ketertiban dan keamanan di wilayah Kab. Sukoharjo, dan ini juga dilaksanakan sampai di tingkat pedesaan.
Bupati titip pesan kepada seluruh Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang berada di lapangan untuk dapat membangun dalam mengawasi pembangunan di wilayahnya, dan untuk Muspika agar dapat menjaga kekompakan dan kebersamaan dengan keluar ke daerah secara bersama-sama, sehingga dengan demikian dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan berkembang dalam masyarakat serta dapat menyerap aspirasi masyarakat, tegasnya.
Sementara itu Kapolres Sukoharjo AKBP Andi Rifai, S.I.K, SH menyampaikan pembentukan FKPM bertujuan untuk mempermudah bagaimana masyarakat tersebut dapat menyampaikan segala permasalahan yang terjadi dan untuk mengantisipasi segala permalahan yang mungkin akan terjadi di dalam masyarakat itu sendiri untuk diselesaikan di forum tersebut. Jadi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut kalo nilainya dapat diselesaikan di tingkat bawah dan tanpa harus diselesaikan ke jalur hukum yang lebih tinggi itu lebih bagus. akan tetapi kalo nilai permasalahan itu sendiri memang harus diselesaikan ke jalur hukum yang lebih tinggi harus segera melaporkan kepada aparat hukum yang berwenang. Untuk para Bhabinkamtibmas harus aktif mengakomodir segala permalasahan yang terjadi di dalam masyarakat binaannya dengan tetap berkoordinasi dengan para Babinsa. Beberapa kasus besar yang berangkat dari permasalahan kecil yang terlambat dalam penanganannya, sehingga dimanfaatkan oleh para provokator dan meledak menjadi permasalahan besar, dan itu juga merupakan kelemahan masyarakat Indonesia yang pada umumnya mudah dihasut dan diprovokatori.
Dalam kesempatan tersebut Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf Riyanto, S.I.P juga menjelaskan peran Pembinaan Teritorial (Binter) dalam masyarakat. Binter bukan merupakan alat politik dan bukan juga sebagai alat pencitraan, namun binter adalah untuk membina kondisi wilayah yang meliputi Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial masyarakat untuk kepentingan pertahanan dan secara umum untuk membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat yang kedepan Binter merupakan alat utama pertahanan negara.
Berbagai ancaman kedepan baik ancaman High Technology, Dunia Maya maupun konflik Internal serta konflik antar Bangsa akan mungkin timbul, kalau jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan ditinggalkan.
Skenario ancaman yang paling berbahaya yaitu Ancaman Gabungan Kekuatan (Hybrid Warfare) yang merupakan ancaman gabungan Reguler dan Irreguler Force, teroris dan kelompok lainnya.
Munculnya fenomena ISIS beberapa waktu lalu, ISIS bukan gerakan agama Islam, ISIS merupakan gerakan kekuasaan untuk pembentukan suatu negara dan ini merupakan ancaman yang cukup besar yang potensinya harus kita kecilkan dan ini harus kita waspadai.
Banyak saudara-saudara kita yang terjebak dan masuk dalam organisasi tersebut, untuk itu saya menghimbau kepada seluruh yang hadir disini, mari dekat dengan rakyat, kita dalami, kita selami disitu jangan sampai masyarakat kita terjebak hasutan dan ajakan yang mengatas namakan agama untuk bergabung ke dalam kelompok mereka, tegasnya.
(Sibajaj/Ha)
