Kamis (17/01) Warga Bangsri
Gede temu wicara dengan Menteri Sosial RI Bp. Dr. H. Salim Segaf Al Jupri, MA yang
didampingi Bupati Sukoharjo Bp. Wardoyo Wijaya, SH, MA, Wakil Bupati Sukoharjo
Bp. Drs. Haryanto, MM, Dandim 0726/Sukoharjo Letnan Kolonel Jimmy Ramoz Manalu
beserta Pejabat SKPD dan perwakilan Pejabat SKPD se Kab. Sukoharjo
.
.
Bupati yang memandu warganya dalam
acara temu wicara malam itu merasa malu dan kalah langkah dengan kegiatan
Mensos yang bermalam di rumah salah satu penduduk Kp. Bangsri Gede Rt 02/08, danini akan menjadi kenangan
tersendiri bagi masyarakat Se Kab. Sukoharjo umumnya dan Kp. Bangsri Gede Kel.
Kriwen pada khususnya.
Dalam sambutannya Menteri Sosial RI Bp.
Dr. H. Salim Segaf Al Jupri, MA ingin
mendengar langsung keluhan/masukan dari masyarakat yang paling bawah dengan
harapan mudah-mudahan kita dapat memahami dan mencarikan solusi yang lebih baik
demi kesejahteraan rakyat yang Gemah Ripah Loh Jinawi. Program Bedah Kampung yang dimulai besok pagi
merupakan sarana agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat digunakan
dengan semestinya, bahkan dengan bantuan Rp. 10 juta ini akan memicu masyarakat
untuk mengembalikan semangat gotong royong, semangat tolong menolong dan
semangat bantu membantu antar sesama masyarakat, sehingga bangsa Indonesia akan
bertambah semakin kuat, tegasnya.
Dalam temu wicara tersebut terdapat
beberapa masyarakat menyampaikan permohonan dan himbauan serta ucapan terima
kasih kepada bapak Menteri Sosial antara
lain :
Bp. Sriharno, Rt 01/08 yang juga
sebagai Ketua RW 08 mewakili warganya agar pemerintah menghentikan impor daging
sapi, sehingga harga daging sapi lokal akan mengalami kenaikan, adanya bantuan
untuk Sarana Irigasi di Kel. Kriwen, sehingga pertanian akan semakin baik,
selain itu Ketua RW 08 juga menyemangati warganya dalam menerima kunjungan
Mensos dengan Yel-yel.
Bp. Wardo Martoyo juga mengutarakan
permasalahan yang berkaitan dengan pertanian.
Sdr. Mursito (Karang Taruna
Karangwuni, Weru) mengharapkan dukungan dana anggaran baik dari pemerintah
Pusat maupun daerah agar dalam pelaksanaan program Karang Taruna dapat berjalan
sesuai dengan harapan.
Semua permohonan dan pertanyaan dari warga dapat ditanggapi oleh Menteri Sosial, namun yang dinilai dapat ditanggani oleh pemerintah daerah diserahkan kepada Bupati untuk menanggapinya.
Semua permohonan dan pertanyaan dari warga dapat ditanggapi oleh Menteri Sosial, namun yang dinilai dapat ditanggani oleh pemerintah daerah diserahkan kepada Bupati untuk menanggapinya.