Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Mentri Pertanian menandatangani MoU di sawah



Selasa (27/1). Untuk mewujudkan swasembada pangan dalam 3 tahun kedepan , Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Amran Sulaiman melakukan berbagai terobosan dan menjalin kerja sama menggandeng Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk pengembangan dan peningkatan produksi pertanian. Nantinya pihak civitas akademis akan membantu dari sisi keilmuan dengan menerjunkan tenaga yang dimiliki.

Kerja sama tersebut diwujudkan dalam penandatanganan MoU antara Dirjen Tanaman Pangan Kementan dengan UGM di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. “Ini adalah sejarah bagi Kementerian Pertanian yang melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di tengah sawah dengan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) semua pejabat dari menteri sampai ibu rektor harus turun ke sawah mendekat dengan petani ,” Dengan terjun ke sawah maka bisa mengetahui secara detail persoalan yang dihadapi petani. Termasuk mencari solusi agar tanaman pangan bisa menghasilkan panen yang maksimal, dengan sistem kerja seperi ini maka tidak ada lagi batasan antara pimpinan dengan petani. Masing masing pihak saling bahu membahu untuk merealisasikan impian bisa swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan. Saat ini ada 32 persen saluran irigasi di Indonesia yang rusak. Bahkan kerusakan sudah terjadi sejak  lama. “Sektor peternakan sapi dan tanaman kedelai juga akan mendapat bantuan, intinya harus ada peningkatan hasil kedepan agar swasembada pangan bisa cepat terwujud,” lanjutnya.
Rektor UGM, Prof Dwikorita Karnawati mengatakan, swasembada pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi pangan saja. Namun yang terpenting, menurut dia, masyarakat yang membutuhkan pangan harus dibudayakan untuk mengonsumsi produk dalam negeri hasil tanaman sendiri. Jangan sampai mereka memilih mengonsumsi produk impor," ujar Dwikorita. "Ada 3 bidang kerja sama yang kita tandatangani. Yakni pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas pangan di tanah marginal, kerja sama varietas produktivitas yang lebih tinggi, dan pengembangan kapasitas melalui pendampingan petani. Kerja sama ini idenya adalah integrated farming, tidak hanya produksi pertanian, tetapi juga produksi kayu dan ternak," jelasnya.


Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, pihak Kementrian Pertanian nanti akan memberikan bantuan perbaikan saluran irigasi 4.500 hektar. Bantuan diberikan mengingat kondisi yang terjadi sekarang ini banyak ditemukan kerusakan. Kabupaten Sukoharjo sendiri sangat siap dalam mendukung program swasembada pangan. Tidak hanya ketersediaan lahan dan petani tapi juga terobosan dalam bidang pupuk organik. “Sukoharjo punya pupuk organik yang diandalkan petani yakni ciunik dan dari Kementrian Pertanian juga akan memberikan bantuan seluas 5 ribu hektar agar panen meningkat,” lanjutnya.
Nantinya setelah ada bantuan maka diharapkan petani bisa melakukan panen sebanyak 10 ton per hektar. Jumlah tersebut sesuai dengan target yang dihitung dari Dinas Pertanian.
Pencapaian ini tidak lepas dari berbagai pembenahan pada system pertanian yang mencakup lima factor kunci. Kelima factor ini adalah, irigasi, pupuk, benih, alat mesin pertanian (alsinta) dan penyuluh. “Target swasembada pangan harus tercapai tidak hanya padi tapi juga jagung dan kedelai. Pemerintah mendapat dukungan dari banyak pihak termasuk TNI. Kita sudah buat MoU juga dengan TNI untuk membantu swasembada pangan,”imbuhnya.