PENINGKATAN RASA SOLIDARITAS DAN IKATAN SOSIAL DI KALANGAN MASYARAKAT

Rabu (28/11) Kepala kantor Kesbangpolinmas Kab. Sukoharjo Bp. Drs. Edy Soeryanta, MH membuka kegiatan “ Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat” se-Kab. Sukoharjo tahun 2012 di gedung Korpri Pemkab Sukoharjo.
Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Kantor Kesbangpollinmas Kab. Sukoharjo , dengan Kodim 0726 Sukoharjo dan Polres Sukoharjo. Acara di awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dipandu oleh Moderator Bp. Gemilang PB. yang di ikuti ± 40 orang dari beberapa elemen masyarakat antara lain Aparatur Pemerintah, Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, se-Kab. Sukoharjo. 
Kakankesbangpollinmas Kab. Sukoharjo Bp. Drs. Edy Soeryanta, MH dalam narasinya menyampaikan “Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai tiang penyangga bagi kehidupan Bangsa dan Negara dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam membentengi Bangsa “. Kegiatan ini juga merupakan sarana media sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam berdemokrasi masyarakat kita semakin dewasa, lebih bebas berexspresi dan leluasa dalam menentukan pilihan arah politiknya Sistem pemilu dari waktu kewaktu ada perubahan dan perbaikan hal ini menujukan ada perbaikan kearah yang lebih baik pada sistem demokrasi kita. 
Kasdim 0726 Sukoharjo Mayor Arh Tjatur Supriono, S.Si, M.Sc mewakili Dandim 0726/Skh Letkol Inf Jimmy Ramoz Manalu dalam narasinya membahas tentang Keutuhan NKRI dan Cinta Tanah Air dan menjaga Keutuhan Indonesia, Dalam menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, kita harus saling hormat menghormati adanya perbedaan, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, mentaati peraturan, menanamkan dan mempertebal sikap cinta tanah air dan berwarga negara, konsep wawasan kebangsaan serta pentingnya penerapan nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.      Bela Negara bukan semata – mata hanya tugas TNI tetapi tugas segenap warga Negara sesuai dengan kemampuan profesinya. Pembinaan kesadaran bela Negara bertujuan untuk membentuk warga Negara yang berkarakter dan memiliki kesadaran moral bela negara, sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara sebagai landasan sikap dan perilaku dalam kehidupan nyata sesuai peran, tugas dan profesinya.
Ipda Sunyono dari Satbinmas Polres Sukoharjo menyampaikan materi pencegahan dan penanggulangan kelompok radikal, dan perkembangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang menonjol saat ini adanya aksi-aksi teroris yang sangat meresahkan masyarakat, adanya aksi tindakan kekerasan dari kelompok ormas tertentu dalam menyampaikan aspirasinya, maraknya kejahatan konvensional curat, curas dan narkotika.   Guna menanggulangi semua itu Polri tidak dapat berbuat banyak tanpa ada dukungan dan partisifasi seluruh elemen masyarakat . Dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat tidak semuanya harus di selesaikan secara hukum di kepolisian, kadang kala ada permasalahan yang bisa dan dapat di selesaikan secara musyawarah/kekeluargaan. Pembicara dari pihak akademisi Bp. Tony Hasan (dosen univet Bangun Nusantara Skh) menyampaikan materi Pendapat masyarakat urgensi dalam membangun wawasan kebangsaan untuk memperkokoh wilayah NKRI. Reformasi telah membawa Indonesia ke dalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan berkerakyatan, hal tersebut harus di imbangi dengan pendewasaan dalam berdemokrasi dan berpolitik, kemerosotan moral bangsa dan berkembangnya nuansa disintegrasi sesungguhnya bukan sebuah kondisi yang muncul begitu saja namun ada faktor yang melatar belakangi antara lain : kesenjangan sosial ekonomi, munculnya ketidak pastian/ketidak adilan hukum, kemiskinan dan penganguran, fanatisme kedaerahan dan keagamaan. Agar krisis moral, nasionalisme dan wawasan kebangsaan tidak berkepanjangan maka telah di sepakati empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.   Di perlukan peran aktif pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan krisis moral, nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sedang terjadi saat ini lewat media pendidikan, pengambilan kebijakan harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat .