Ketua Persit Khartika Chandra Kirana Cabang XLVII Kodim 0726 Sukoharjo. Ibu Jimmy Ramoz Manalu mengikuti kegiatan PKK Kab. Sukoharjo

Ketua Persit Kartika  Chandra Kirana Cabang XLVII Kodim 0726 Sukoharjo. Ibu Jimmy Ramoz Manalu mengikuti kegiatan PKK Kab. Sukoharjodalam rangka sosialisasi pemahaman perundang-undangan  PKDRT, Trafficking, PAA, Bahaya narkoba dan praktek simulasi PKBN.Bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1).

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum.

e) Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The  Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4235.